“Dari Ritual ke Revolusi Sosial: Membaca Idul Qurban sebagai Gerakan Subversif Melawan Ketimpangan”

Prolog: Pisau Qurban sebagai Paradoks Peradaban
Di tengah derap kapitalisme global yang memuja akumulasi tanpa batas, di mana
menurut laporan Oxfam (2024) kekayaan 1% populasi dunia kini melampaui gabungan
kekayaan 99% sisanya (Walker et al., 2022). Idul Qurban (hari raya kurban) muncul sebagai
antitesis yang membisu namun penuh makna. Ibadah ini menyimpan paradoks peradaban
yang unik: di satu wajahnya ia tampak sebagai ritual agraris kuno yang beku dalam waktu, di
wajah lainnya ia merupakan prototipe gerakan sosial paling radikal yang pernah dirancang
peradaban manusia.

Analisis kritis terhadap fenomena qurban mengungkapkan dialektika yang kompleks.
Pada level permukaan, kita menyaksikan praktik keagamaan tahunan yang berulang:
penyembelihan hewan, pembagian daging, dan serangkaian ritual ibadah. Namun, bila kita
membedahnya dengan pisau analisis sosial-politik, tersingkaplah suatu mekanisme
perlawanan kultural yang canggih. Qurban bukan sekadar tentang darah dan daging,
melainkan tentang suatu sistem redistribusi kekayaan yang tertanam dalam kesadaran
kolektif umat Islam selama 14 abad.

Dalam narasi teologis dominan, qurban kerap direduksi menjadi simbol kepatuhan
Ibrahim semata. Padahal, kisah penyembelihan Ismail mengandung lapisan makna yang lebih
dalam – sebuah demonstrasi kekuatan untuk melawan berhala-berhala modern, baik yang
berupa keserakahan ekonomi, kesenjangan sosial, maupun tirani pasar. Dalam konteks inilah
qurban dapat dibaca sebagai bentuk Gramscian “counter-hegemony” – perlawanan kultural
terhadap sistem dominan melalui penanaman nilai-nilai alternatif (Im, 1991)

Yang membuat qurban istimewa adalah cara ia mengartikulasikan perlawanan.
Berbeda dengan gerakan sosial konvensional yang bersifat reaktif dan konfrontatif, qurban
menawarkan model perlawanan yang konstruktif dan terlembaga. Ia tidak menolak sistem
secara frontal, tetapi menyusupkan nilai-nilai egalitarian melalui saluran-saluran kultural yang
sah. Mekanisme ini mengingatkan kita pada konsep “everyday resistance” yang
dikembangkan James Scott – perlawanan yang dilakukan melalui praktik-praktik sehari-hari
ketimbang aksi heroic (Scott, 2016).

Tulisan ini akan membedah tiga dimensi qurban sebagai gerakan kontra-hegemonik:
(1) Dimensi ekonomi politik: Qurban sebagai sistem redistribusi kekayaan alternatif di luar
mekanisme negara dan pasar; (2) Dimensi sosiokultural: Qurban sebagai medium dekonstruksi
hierarki sosial dan pembentuk solidaritas organic; (3) Dimensi teologis-politis: Qurban sebagai
kritik terhadap sistem ekonomi yang mendewakan akumulasi capital.

Dalam konteks Indonesia yang sedang bergulat dengan ketimpangan ekstrem (rasio
gini 0,39) dan krisis kapitalisme oligarkis (Abjan & Djamhuri, 2024; Utami, 2020), pembacaan
kritis terhadap qurban menjadi semakin relevan. Praktik yang tampak sederhana ini ternyata
menyimpan blueprint untuk tatanan ekonomi yang lebih adil – suatu sistem yang tidak memerlukan revolusi berdarah, tetapi bekerja melalui transformasi kesadaran yang
berkelanjutan.

Pertanyaan mendasar yang akan dijawab adalah: Bagaimana pisau qurban yang
tampak primitif itu justru mampu menggorahkan fondasi ketidakadilan sistemik yang
dibangun oleh peradaban modern dengan segala kecanggihannya? Inilah paradoks yang akan
kita kupas dalam analisis berikutnya – bukan dengan romantisme keagamaan, tetapi dengan
ketajaman analisis sosial-politik yang kritis.

Qurban sebagai Kritik terhadap Fetisisme Kapital
Marx (1867) dalam Das Kapital berbicara tentang commodity fetishism, di mana
hubungan sosial direduksi menjadi hubungan antara benda (Molan, 2010). Qurban, secara
ironis, adalah antitesisnya: ia mengubah benda (hewan) kembali menjadi hubungan sosial.
Ketika seekor kambing disembelih dan dagingnya dibagikan, yang terjadi adalah demistifikasi
fetisisme kapital2—kembali ke relasi manusia yang setara. Data BPS (2023) menunjukkan
bahwa 1% populasi Indonesia menguasai 47% kekayaan nasional (Wahyuni et al., 2023). Dalam
konteks ini, qurban bukan sekadar sedekah, melainkan redistribusi kekayaan berbasis
teologis—sebuah bentuk “pajak moral” yang tidak bisa dihindari oleh Muslim yang
berkecukupan. Ini adalah mekanisme checks and balances yang tidak dimiliki oleh sistem
ekonomi neoliberal.

Dalam analisis klasik Marx tentang commodity fetishism (1867), terdapat kritik tajam
terhadap cara kapitalisme modern mengubah relasi sosial menjadi sekadar hubungan antara
komoditas. Dalam sistem ini, nilai guna (use-value) suatu barang tergantikan oleh nilai tukar
(exchange-value), sehingga hubungan antar manusia direduksi menjadi transaksi ekonomi
belaka (Frengki Napitupulu, n.d.). Qurban, dalam konteks ini, muncul sebagai antitesis yang
radikal – sebuah praktik yang dengan sengaja mengembalikan benda (hewan) kepada
fungsinya sebagai mediator hubungan sosial.

Proses qurban secara filosofis melakukan demistifikasi terhadap fetisisme komoditas
melalui tiga tahap transformatif. Pertama, hewan yang semula merupakan komoditas
ekonomi (dengan harga pasar tertentu) diubah status ontologisnya menjadi medium
pengorbanan. Kedua, melalui penyembelihan, terjadi desakralisasi nilai ekonomi hewan
tersebut. Ketiga, distribusi daging mengubah komoditas mati tersebut menjadi jaringan relasi
sosial yang hidup. Dalam momen inilah kita menyaksikan apa yang oleh Marcel Mauss sebut
sebagai “ekonomi hadiah” (gift economy) – sistem pertukaran yang tidak didasarkan pada
logika pasar tetapi pada logika solidaritas (Mauss, 2016).

Data ketimpangan ekonomi Indonesia semakin mempertegas relevansi kritik ini.
Laporan BPS (2023) yang menyebut 1% populasi menguasai 47% kekayaan nasional
menunjukkan bagaimana sistem ekonomi kita telah terjebak dalam apa yang Thomas Piketty
sebut sebagai “kapitalisme patrimonial” (Ronzoni, 2021; Sutomo, 2023). Dalam konteks inilah
qurban berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan alternatif yang unik. Berbeda dengan sistem pajak progresif yang bersifat koersif dan sering dihindari, qurban bekerja
melalui mekanisme kesadaran teologis yang justru lebih efektif menjangkau kalangan atas.

Secara kuantitatif, jika kita hitung nilai ekonomi qurban di Indonesia (dengan asumsi
rata-rata harga sapi Rp20 juta dan 1 juta ekor sapi disembelih), maka terjadi aliran dana sebesar
Rp20 triliun dalam waktu singkat – sebuah angka yang setara dengan 5% anggaran program
sosial pemerintah, yakni 5% dari 504, 7 trilyun alokasi bansos dalam APBN yang berjumlah
3.6321.3 trilyun (Kemenkeu, 2025). Yang membedakan adalah bahwa redistribusi ini terjadi
secara horizontal (dari masyarakat ke masyarakat) tanpa birokrasi yang berbelit.

Lebih dari sekadar “pajak moral”, qurban sebenarnya menawarkan model ekonomi
partisipatif (Blanco et al., 2016) yang langka dalam sistem neoliberal. Ia bekerja sebagai
automatic stabilizer alami – ketika ketimpangan semakin lebar, tekanan sosial untuk berqurban
justru meningkat di kalangan muslim mampu. Mekanisme ini menunjukkan bagaimana nilainilai spiritual dapat berfungsi sebagai check and balances terhadap ekses sistem ekonomi
modern.

Namun, potensi subversif3 qurban ini sering tidak teraktualisasi karena beberapa
faktor. Pertama, komersialisasi hewan qurban yang justru mengembalikannya pada logika
pasar. Kedua, mentalitas konsumeris yang mengubah qurban menjadi ajang prestise sosial.
Ketiga, kurangnya pendalaman filosofis tentang makna qurban di kalangan masyarakat.
Tantangan inilah yang perlu diatasi agar qurban tidak hanya menjadi ritual tahunan, tetapi
benar-benar berfungsi sebagai kritik hidup terhadap fetisisme kapital.

Selengkapnya dapat dibaca pada section atau download pada link berikut,